pedoman pengabdian kepada masyarakat

PANDUAN

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TAHUN 2012

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2012

Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012
 i. KATA SAMBUTAN
Dinamika kehidupan masyarakat senantiasa berkorelasi erat dengan berkembangnya persoalan,
kebutuhan dan tantangan mereka yang seyogyanya diantisipasi PT dalam bentuk program
Pengabdian kepada Masyarakat, PPM secara tepat. DIT. LITABMAS dalam hal ini memfasilitasi
berbagai jenis program PPM agar dapat mengimbangi perkembangan persoalan, kebutuhan ataupun
tantangan yang dihadapi masyarakat. Di samping dinamika kehidupan yang tumbuh di masyarakat,
kesadaran akan manfaat eksistensi masyarakat industri bagi lingkungannya juga menjadi titik
perhatian antisipasi program PPM DIT. LITABMAS. Menyusun program PPM yang aktual kemudian
mengalokasikan dana pelaksanaannya hanya bersumber dari DIPA DIT. LITABMAS, disadari sangat
tidak memadai untuk menjangkau luasnya persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu
diperlukan adanya simbiosis antar berbagai instansi yang mengalokasikan dana untuk mencerdaskan,
mensejahterakan masyarakat atau meningkatkan kesehatan lingkungan. Simbiosis antara DIT.
LITABMAS dengan Pemerintah Kabupaten, Pemkab atau Kota, Pemko sudah berlangsung sejak tahun
2001. Pada saat itu program Sibermas mensyaratkan adanya kontribusi dana Pemkab/Pemko untuk
pelaksanaannya. Adanya dana Corporate Social Responsibility, CSR yang bersumber dari 2-3 %
keuntungan industri dan ditujukan bagi perbaikan kualitas lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan
ataupun kemandirian masyarakat, dinilai serasi dengan misi program PPM DIT. LITABMAS.
Pengalaman adanya fleksibilitas, kepraktisan dan kesungguhan pihak industri dalam pengelolaan
dana CSR memberi kemudahan dosen PT untuk memanfaatkannya dalam membantu industri
melengkapi kebutuhan mereka akan kepakaran keilmuan. Tidak adanya unsur politik yang
melatarbelakangi kegiatan CSR dirasakan dosen PT bekerjasama dengan industri jauh lebih
sederhana jika dibandingkan dengan Pemkab ataupun Pemko. Namun masih banyak juga Pemkab
atau Pemko yang peduli akan kualitas programnya untuk masyarakat, mengapresiasi niat baik dosen
PT membantu mereka. Dengan demikian, simbiosis program dan dana, khususnya Ipteks bagi
Wilayah, IbW memiliki peluang baru untuk direalisasikan, yakni 1) IbW-DIT. LITABMASPemkab/
Pemko; 2) IbW-DIT. LITABMAS-Pemkab/Pemko-CSR dan 3) IbW-DIT. LITABMAS-CSR.
Adanya pola sinergistik pendanaan semacam ini akan memberi keleluasaan PT untuk memilih pola
yang sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing.
Sinergisme pendanaan dengan CSR pada prinsipnya juga dapat dilakukan untuk program IbM dan
IbPE. Sebab tidak seluruh CSR mampu berkontribusi senilai yang ditetapkan DIT. LITABMAS,
khususnya untuk program yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
Dalam perjalanan waktu, masih saja teridentifikasi kesalahan-kesalahan elementer dalam penulisan
usulan, yang mungkin disebabkan karena Panduan PPM 2012 tidak diikuti secara lengkap. Di
samping itu, adanya informasi yang kurang terelaborasi cukup luas dalam Panduan diduga turut andil
dalam kesalahan tersebut. Untuk mencoba mereduksi terulangnya kembali kesalahan-kesalahan
sejenis, DIT. LITABMAS melakukan revisi atas Buku Panduan Program PPM Tahun 2012. Revisi
dilakukan pada uraian tentang Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM), dan tambahan informasi
tentang IbW-DIT. LITABMAS-CSR dan IbW-DIT. LITABMAS-Pemda-CSR.
Atas terbitnya Buku Panduan Program PPM DIT. LITABMAS Tahun 2012 ini, saya sampaikan
terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi,
semoga Allah swt merestui hasil kerja keras kita semua. Amien
Jakarta, 19 Maret 2012
Direktur Dit. Litabmas Ditjen DIKTI
Agus Subekti
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Sambutan Dirjen Dikti i
Daftar Isi ii
Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) v
1. Darma PPM v
2. Masyarakat Sasaran vi
3. Luaran Kegiatan vii
4. Pengelolaan Program vii
5. Laporan Akhir vii
6. LogBook viii
A. IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) 1
1. Latar belakang 1
2. Tahap Proses Realisasi Program 2
2.1. Usulan 2
2.1.1. Sampul Muka 2
2.1.2. Halaman Pengesahan 3
2.1.3. Struktur Dasar 4
2.2. Penilaian Usulan 5
2.2.1. Seleksi 5
2.2.2. Format Penilaian 5
2.2.3. Pengumuman Pelaksana 6
2.2.4. Kontrak Kerjasama 6
2.2.5. Laporan Akhir 7
2.2.5.1. Sampul Muka 7
2.2.5.2. Lembar Pengesahan 8
2.2.5.3. Struktur Dasar 9
B. IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IbK) 11
1. Latar belakang 11
2. Tahapan Proses Realisasi Program 12
2.1. Usulan Baru 12
2.1.1. Sampul Muka 12
2.1.2. Halaman Pengesahan 14
2.1.3. Struktur Dasar 15
2.2. Penilaian Usulan 16
2.3. Presentasi Usulan 18
2.4. Site Visit 20
2.5. Pengumuman Pelaksana 20
2.6. Kontrak Kerjasama 20
2.7. Usulan Yang Sedang Berjalan 20
2.8. Kontrak Lanjutan 20
2.9. Terminasi 20
2.10. Pemantauan Pelaksanaan Program 20
2.11. Pemaparan Hasil Tahunan 21
2.12. Laporan Tahunan 22
2.12.1. Sampul Muka 22
2.12.2. Halaman Pengesahan 23
2.12.3. Sistematika Laporan 24
C. IPTEKS BAGI PRODUK EKSPOR 26
1. Latar belakang 26
2. Tahapan Proses Realisasi Program 27
2.1. Usulan Baru 28
2.1.1. Sampul Muka 28
2.1.2. Halaman Pengesahan 29
2.1.3. Struktur Dasar 29
2.2. Penilaian Usulan 35
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 iii
2.3. Presentasi Usulan 36
2.4. Site Visit 37
2.5. Pengumuman Pelaksana 37
2.6. Kontrak Kerjasama 37
2.7. Usulan Yang Sedang Berjalan 37
2.8. Kontrak Lanjutan/terminasi 37
2.9. Pemantauan Pelaksanaan Program 37
2.10. Pemaparan Hasil Tahunan 37
2.11. Laporan Tahunan 38
2.11.1. Sampul Muka 39
2.11.2. Halaman Pengesahan 39
2.11.3. Sistematika Laporan 40
D. IPTEKS BAGI INOVASI KREATIVITAS KAMPUS 46
1. Latar belakang 46
2. Tahapan Proses Realisasi Program 47
2.1. Usulan Baru 47
2.1.1. Sampul Muka 47
2.1.2. Halaman Pengesahan 48
2.1.3. Struktur Dasar 49
2.2. Penilaian Usulan 52
2.3. Presentasi Usulan 54
2.4. Site Visit 55
2.5. Pengumuman Pelaksana 55
2.6. Kontrak Kerjasama 55
2.7. Usulan Yang Sedang Berjalan 55
2.8. Kontrak Lanjutan 55
2.9. Terminasi 55
2.10. Pemantauan Pelaksanaan Program 55
2.11. Pemaparan Hasil Tahunan 55
2.12. Laporan Tahunan/Laporan Akhir 57
2.12.1. Sampul Muka 57
2.12.2. Halaman Pengesahan 58
2.12.3. Sistematika Laporan 59
E. IPTEKS BAGI WILAYAH 63
1. Latar belakang 63
2. Tahapan Proses Realisasi Program 64
2.1. Usulan Baru 65
2.1.1. Sampul Muka 65
2.1.2. Halaman Pengesahan 66
2.1.3. Struktur Dasar 67
2.2. Penilaian Usulan 69
2.3. Presentasi Usulan 70
2.4. Site Visit 71
2.5. Pengumuman Pelaksana 71
2.6. Kontrak Kerjasama 71
2.7. Usulan Yang Sedang Berjalan 71
2.8. Kontrak Lanjutan 71
2.9. Terminasi 71
2.10. Pemantauan Pelaksanaan Program 71
2.11. Pemaparan Hasil Tahunan 71
2.12. Laporan Tahunan 73
2.12.1. Sampul Muka 73
2.12.2. Halaman Pengesahan 74
2.12.3. Sistematika Laporan 74
E. IPTEKS BAGI WILAYAH ANTARA PT-CSR atau PT-PEMDA-CSR 79
1. Latar belakang 79
2. Tahapan Proses Realisasi Program 80
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 iv
2.1. Usulan Baru 80
2.1.1. Sampul Muka 81
2.1.2. Halaman Pengesahan 82
2.1.3. Struktur Dasar 83
2.2. Penilaian Usulan 86
2.3. Presentasi Usulan 87
2.4. Site Visit 88
2.5. Pengumuman Pelaksana 88
2.6. Kontrak Kerjasama 88
2.7. Terminasi 88
2.8. Pemantauan Pelaksanaan Program 88
2.9. Pemaparan Hasil Tahunan 88
2.10. Laporan Tahunan atau Laporan Akhir 90
2.10.1. Sampul Muka 90
2.10.2. Halaman Pengesahan 91
2.10.3. Sistematika Laporan 92
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 v

PENDAHULUAN
1. DARMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PPM yang merupakan salah satu Tridarma perguruan tinggi (PT) yang semestinya merupakan satu
kesatuan dengan dua darma yang lain, belum memperoleh apresiasi secara memadai. Hal itu dapat
diketahui dari sampai dengan Tahun 2010 kurang 5% populasi dosen dan kurang dari 1% Guru Besar
yang aktif melaksanakan PPM. Demikian pula besarnya alokasi dana PPM di DIT. LITABMAS masih
berkisar sekitar 15% dari alokasi dana riset dosen. Alokasi tersebut belum mampu ditingkatkan
sampai mencapai 20-25%. Disadari pula adanya kemungkinan faktor penyebab lainnya, yaitu
apresiasi karya PPM dalam sistem skor kenaikan pangkat dosen sangat rendah. Dengan demikian,
kontribusinya pada penilaian kinerja dosen menjadi tidak signifikan.
Secara empirik ditemukan bahwa menyusun usulan PPM jauh lebih sulit dibandingkan menulis
proposal riset. Kesulitan pertama yang dihadapi masyarakat dosen adalah tidak tersedianya data atau
informasi di kampus-kampus tentang siapa membutuhkan apa atau permasalahan apa sedang
dihadapi masyarakat mana? Kondisi ini memaksa dosen-dosen untuk mendatangi masyarakat,
mengidentifikasi dan membahas permasalahan atau tantangan atau kebutuhan mereka, jika ingin
menyelesaikan usulan PPM yang disusunnya. Kesulitan kedua, seringkali masyarakat tidak memahami
permasalahan apa yang seharusnya diselesaikan segera. Hal ini diduga karena terlalu banyak dan
masif persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kesehariannya, sehingga semua permasalahan
dianggap setara. Kesulitan ketiga adalah pada saat menemukan kesepakatan atas permasalahan
yang ditangani sesuai dengan alokasi dana dan waktu pelaksanaan program PPM. Sebab masyarakat
telah banyak mengalami kekecewaan atau bahkan sudah dinina bobokkan pemerintah melalui proyek
kemasyarakatan yang cenderung memanjakan. Kendala keempat yang akan segera menghadang
adalah saat mengajak serta masyarakat untuk melaksanakan program bersama-sama. Kelima, belum
tersedianya perangkat untuk menilai kinerja PPM dan keenam, PPM seringkali tidak dapat
dilaksanakan sendiri-sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan bidang keilmuan lain. Hal ini sesuai
dengan jenis permasalahan di masyarakat yang cenderung majemuk, tergantung dari banyak faktor.
Jika kriteria program PPM mewajibkan dosen bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota,
maka kesulitan ketujuh adalah menemukan saat Bupati atau Walikota berkenan membahas program
bersama-sama PT. Kedelapan, meyakinkan pihak Pemkab/ Pemko tentang komitmen kontribusi dana
program.
Kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas mungkin belum mengungkap jumlah kesulitan yang
sebenarnya dihadapi para pengusul dan pelaksana PPM. Oleh karenanya, jika dibandingkan dengan
riset, maka kesulitan pada PPM sudah dimulai sejak penyusunan usulan, disusul kemudian saat
pelaksanaannya di lapangan. Menata mind-set dan juga perilaku masyarakat terhadap peradaban
baru yang dibawa dosen memerlukan strategi dan taktik khusus atau spesial. Namun, jika masyarakat
merasakan benar manfaat yang dibawa PPM, maka reputasi tim bahkan PTnya akan segera mencuat.
Dalam hal seperti ini, masyarakat akan memberikan apresiasi dengan caranya sendiri.
PPM dapat diartikan sebagai respons akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan atau
persoalan yang dihadapi masyarakat , baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian
halnya, maka PPM tidak harus diartikan sempit dengan fokus pada kegiatan yang mengarah kepada
masyarakat miskin semata. Oleh karena itu, arti dan makna PPM menjadi lebih luas dengan meliputi
seluruh strata sosial masyarakat.
Misi PPM sendiri adalah menciptakan peradaban dan nilai-nilai kehidupan baru bagi masyarakat luas
dan juga masyarakat kampus. Dengan demikian, prinsip transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
dapat terpenuhi. Sebab ada solusi mengalir dari kampus-kampus dan sebagai imbalannya, tantangan
mengalir masuk dari masyarakat. Mengacu kepada misi PPM tersebut ditetapkan aliran kerja bagi
masyarakat dosen yang berniat melakukan PPM. Aliran kerja tersebut diawali dengan kunjungan ke
masyarakat sasaran sesuai dengan jenis program PPM yang akan diusulkan. Pada saat kunjungan,
pengusul sebaiknya tidak mengidentifikasi sekaligus menetapkan persoalan, kebutuhan atau
tantangan yang dihadapi masyarakat secara sepihak. Akan tetapi, hasil identifikasi PT harus
dibicarakan terlebih dahulu bersama masyarakat dan mendengarkan serta mencernakan masukanmasukan
yang diberikan berkenaan dengan hal tersebut. Masukan yang berasal dari masyarakat
menjadi pekerjaan utama atau kegiatan yang diprioritaskan pada usulan PPM. Hal inilah yang
selanjutnya menjadi pemikiran dosen untuk dicarikan solusinya. Tindakan-tindakan yang dilakukan
dalam kegiatan PPM umumnya diwadahi dalam satu atau beberapa program. Tindakan tersebut akan
memberikan hasil dalam wujud luaran program. Karena jenis tindakan sudah diketahui sejak awal,
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 vi
maka target luaranpun dapat dirancang dan diantisipasi apakah berwujud jasa ataupun barang.
Seluruhnya berada dalam kondisi siap dimanfaatkan masyarakat. Usulan PPM menjadi lengkap
setelah dicantumkan jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya serta lampiran-lampiran yang
disyaratkan, ke dalamnya.


2. MASYARAKAT SASARAN
Dalam pelaksanaannya, PPM memerlukan mitra atau partner kerja. Hal ini berarti bahwa
masyarakat dosen tidak bekerja sendiri dan menyerahkan hasil kerjanya langsung kepada
masyarakat partnernya. Akan tetapi, dosen mengkonstruksikan solusi permasalahan melalui cara
memotivasi, membimbing, memberi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, melatihkannya kepada
masyarakat, sehingga misi PPM tercapai.
Partner PPM atau masyarakat sasaran selengkapnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
• Masyarakat Dunia Usaha,
• Masyarakat di Instansi Pemerintah,
• Perorangan atau Kelompok Masyarakat,
• Unit Layanan Masyarakat Profit dan Non Profit,
• Masyarakat Perguruan Tinggi Dalam Negeri, dan
• Masyarakat atau Institusi di Luar Negeri
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 vii
Masyarakat dunia usaha meliputi usaha rumahan, usaha mikro seluruh komoditas, pedagang kaki
lima, pedagang asongan, pedagang pasar, pengelola pasar tradisional, usaha kecil sampai kepada
usaha menengah. Masyarakat di institusi pemerintah misalnya pegawai di kantor kelurahan,
kantor kecamatan, polsek atau polres, pegawai TVRI pusat atau daerah, koperasi milik instansi
pemerintah dan lain-lain. Termasuk ke dalam perorangan atau kelompok masyarakat adalah
individu atau kelompok yang tidak produktif secara ekonomis, seperti misalnya kelompok ibu-ibu
RT, kelompok remaja putus sekolah, kelompok karang taruna, siswa, guru, persatuan guru mata
pelajaran, pecandu narkoba, kelompok pesenam jantung sehat, santri pondok pesantren,
masyarakat penghuni lapas, panti asuhan, masyarakat pelestari lingkungan, anak jalanan, penghuni
rumah singgah dan lain sebagainya. Contoh unit layanan masyarakat profit misalnya pusatpusat
kebugaran, pengelola futsal atau gelanggang olah raga, rental komputer dan lain-lain,
sedangkan yang non profit misalnya posyandu, puskesmas, museum, perpustakaan daerah dan
sejenisnya. Partner PPM berupa masyarakat PT dalam negeri terjadi pada saat PT A membina PT
B sampai pada level akademik selama kurun waktu tertentu. Sedangkan masyarakat atau institusi
di luar negeri masih merupakan suatu peluang PT dalam menjalankan PPM, misalnya sebagai
sukarelawan membantu masyarakat luar negeri yang tertimpa bencana alam. Yang terakhir ini
belum terumuskan wujud program PPMnya.
3. LUARAN KEGIATAN
Perubahan program PPM dan alokasi dananya membawa transformasi bentuk luaran kegiatan.
Jika sebelumnya luaran PPM yang dituntut DIT. LITABMAS adalah Laporan Akhir, maka sejak
diralisasikannya program PPM Tahun 2009, luaran kegiatan disamakan dengan riset, yaitu artikel.
Tergantung dari besaran nominal dana program, skala edar artikel juga berbeda. Untuk program
PPM dengan dana sebesar Rp 50 juta,-, seperti IbM, artikel yang disusun wajib dipublikasikan
dalam jurnal berskala nasional. Sedangkan yang didanai sebesar Rp 100 juta,-, seperti IbK, IbIKK,
IbPE dan IbW, artikelnya wajib dipublikasikan pada level internasional. Artikel yang dikirimkan ke
pengelola jurnal atau majalah PPM baik nasional maupun internasional, dihimbau untuk
menyampaikannya juga ke DIT. LITABMAS.
Mengingat adanya perbedaan karakter antara riset dan PPM, maka DIT. LITABMAS memandang
perlu untuk mempertimbangkan adanya jurnal PPM yang dikelola asosiasi masyarakat pengabdi
dan mencerminkan karakter sejatinya PPM. Dalam hal ini, DIT. LITABMAS tidak pada posisi
sebagai penyedia jurnal termaksud, tetapi bermksud untuk mulai mempersiapkan model
akreditasi yang tepat.
4. PENGELOLAAN PROGRAM
Untuk seleksi usulan baru program Mono dan Multi Tahun, dilakukan terpusat dengan Satuan
Tugas Seleksi usulan. Untuk keperluan pemantauan program Mono dan Multi Tahun,
pelaksanaannya dilakukan oleh pihak LPM/LPPM/UPPM PT dan DIT. LITABMAS. Hasilnya
diserahkan kepada DIT. LITABMAS untuk dikonfirmasi dalam acara Pemaparan Pelaksanaan
Program yang dilaksanakan setiap tahun setelah proses pemantauan selesai dilakukan. Hasilnya
digunakan dalam penetapan apakah pekerjaan akan dilanjutkan atau diterminasi.
5. LAPORAN AKHIR
Laporan Akhir disusun untuk dua lembaga, yaitu Laporan Akhir berupa narasi lengkap yang
disertai foto-foto kegiatan, hasilnya diserahkan dan diarsipkan pihak LPM/LPPM/UPPM PT.
Sedangkan Laporan Akhir versi kuisener seperti tercantum dalam Buku Panduan Program PPM
Tahun 2010, disusun dan dikirimkan ke DIT. LITABMAS. Data yang terekam dari isian kuisiner
akan menjadi basis data masing-masing program PPM dan DIT. LITABMAS akan
memanfaatkannya untuk menyusun profil kinerja PPM secara nasional.
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 viii
6. LogBOOK
Setiap pelaksana program PPM diwajibkan memiliki LogBook untuk keperluan mencatat waktu,
lokasi pekerjaan, setiap aktivitas yang dilakukan, hasil yang diperoleh, permasalahan yang
dihadapi, cara penyelesaian sampai usulan paten (jika ada). Setiap catatan agar diparaf, diberi
identitas nama dan posisi pencatat di dalam tim. LogBook menjadi fokus perhatian Satgas DIT.
LITABMAS ataupun LPM/LPPM/UPPM PT dalam melaksanakan pemantauan tahunan. Untuk
program PPM multi-tahun, LogBook cukup satu buku untuk seluruh pekerjaan selama tiga tahun,
sejauh halaman buku masih mencukupi. Dalam kasus terdapat peluang pengusulan paten,
keberadaan LogBook yang dikelola dengan baik, dapat sangat membantu.
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 1
A. IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM)
1. Latar Belakang
Ipteks bagi Masyarakat (IbM) merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat (PPM)
yang dirumuskan dan dikembangkan DIT. LITABMAS Ditjen Dikti pada tahun 2009. Program IbM
dibentuk melalui integrasi dua program PPM sebelumnya, yaitu penerapan Ipteks dan Vucer, yang
masing-masingnya telah dilaksanakan sebelum tahun 1992 dan sejak 1994.
Sebagaimana telah diketahui bahwa program penerapan Ipteks difokuskan pada penerapan hasilhasil
Ipteks perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman ipteks masyarakat.
Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat, serta kaji
tindak dari ipteks yang dihasilkan perguruan tinggi. Khalayak sasarannya adalah masyarakat luas,
baik perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga, di perkotaan atau perdesaan. Sedangkan
program Vucer fokus pada solusi persoalan teknologi atau manajemen, termasuk pembukuan dan
pemasaran untuk khalayak sasaran industri kecil dan koperasi.
Berbeda dengan program Vucer, produk pelaksanaan program penerapan Ipteks pada awalnya tidak
menghasilkan luaran yang terukur. Namun sejak tahun 2004, penerapan Ipteks dituntut agar mampu
menghasilkan produk yang terukur pula. Dengan demikian, kegiatan program penerapan Ipteks
dalam perkembangannya semakin sulit dibedakan secara jelas dengan program Vucer, kecuali dari
sisi mitranya. Keterukuran diutamakan guna membuka peluang DIT. LITABMAS menentukan
indikator kinerja kedua program. Di sisi lain, DIT. LITABMAS mencoba menerapkan paradigma baru
dalam kegiatan PPM yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan
berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan
dikembangkannya program Ipteks bagi Masyarakat (IbM).
Dalam program PPM berbasis Ipteks bagi Masyarakat (IbM), khalayak sasarannya adalah 1)
masyarakat yang produktif secara ekonomis (usaha mikro); 2) masyarakat yang belum produktif
secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak
produktif secara ekonomis (masyarakat biasa). Jika bermitra dengan masyarakat produktif secara
ekonomis, diperlukan 2 (dua) pengusaha mikro dengan komoditas sejenis atau yang berkorelasi satu
sama lain (misalnya pemasok bahan baku dan produsen yang memanfaatkan bahan baku tersebut
menjadi produk). Mitra kelompok perajin, nelayan, petani yang setiap anggotanya memiliki karakter
produktif secara ekonomis, jumlah yang diperlukan dalam program IbM cukup 2 atau sebanyakbanyaknya
3 orang. Jumlah mitra ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas
pelaksanaan program.
Jika mitra program adalah masyarakat yang belum produktif namun berhasrat kuat menjadi
wirausahawan, diperlukan adanya 2 kelompok mitra yang masing-masingnya terdiri dari 3-5 orang.
Komoditas mitra diupayakan sejenis atau satu sama lainnya saling berkaitan dengan
mempertimbangkan bahan baku, spirit wirausaha, fasilitas, SDM, pasar dan lain-lain yang relevan.
Untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomis seperti siswa sekolah (jumlah mitranya
minimal dua sekolah) , kelompok karang taruna, kelompok ibu-ibu RT, kelompok anak-anak jalanan,
diperlukan minimal 3 (tiga) kader maksimal 5 (lima) kader per kelompok. Dalam beberapa kasus
mungkin diperlukan mitra dalam wujud 2 (dua) RT, 2 (dua) dusun atau 2 (dua) desa, 2 (dua)
Puskesmas/Posyandu, 2 (dua) Polsek, 2 (dua) Kantor Camat atau Kelurahan dan lain sebagainya.
Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program IbM, khususnya masyarakat produktif secara
ekonomis atau calon wirausaha baru meliputi aspek produksi dan manajemen usaha. Untuk kegiatan
yang tidak bermuara pada aspek ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan dalam aspek
utama yang diprioritaskan untuk diselesaikan.
Pada hakekatnya, kegiatan IbM merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra melalui
pendekatan secara terpadu, melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik serumpun maupun tidak. Program
IbM menghasilkan luaran yang terukur, bermakna, dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat atau
Panduan Program Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2012 2
kelompok pengusaha mikro. Kegiatan IbM dapat dilakukan di perkotaan atau perdesaan dari berbagai
bidang ilmu, teknologi, seni perguruan tinggi, sesuai kebutuhan mitra sasarannya.
Misi program IbM adalah membentuk masyarakat produktif berkinerja tinggi, memiliki kekuatan
ekonomi yang tangguh, dan masyarakat mandiri berkehidupan tenteram dan sentosa.
Tujuan program IbM adalah:
• membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomis,
• membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat,
• meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang
dibutuhkan,
Luaran program IbM dapat berupa:
1) Jasa,
2) Metode,
3) Produk/Barang dan
4) Paten
yang kesemua itu mampu memberi dampak pada:
(a) up-dating ipteks di masyarakat,
(b) peningkatan produktivitas mitra,
(c) peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok masyarakat/usaha mikro,
(d) peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di perguruan tinggi.
Hasil program IbM wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui
Jurnal/Majalah Nasional.
Program IbM berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dibiayai sepenuhnya melalui DIPA DIT.
LITABMAS Ditjen Dikti atau bersama Instansi lain. Dukungan dana DIPA DIT. LITABMAS Ditjen Dikti
maksimum sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan
minimal 8 bulan. Pencairan dana dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: tahap I 70% dan II 30%.
Tahap II tidak akan dicairkan jika Laporan Akhir belum diterima DIT. LITABMAS.